Skip to main content
x

Whistleblowing System Policy

Wika Logo Innovation and Trust

 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN WHISTLE BLOWER

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran Pelaksanaan pedoman perilaku yang menyertai mekanisme Whistle Blower System ini tertuang dalam Code of Conduct PT Wijaya Karya Beton Tbk yang di sahkan melalui SK Direksi No. SK.01.01/WB- 0A.120A/2014 tanggal 12 Desember 2014. Dalam pelaksanaan kedua Code of Conduct tersebut, sepanjang tahun 2016 manajemen telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perseroan dalam hal sistem pelaporan terjadinya peristiwa yang menyimpang di unit-unit kerja.

Prinsip-prinsip Umum

  1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan PT Wijaya Karya Beton Tbk. , yaitu Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, Pihak Ketiga dan Share holders lainnya. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan yang disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit.

  2. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah:

    • Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
    • Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.
    • Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses due diligence dan investigasi lebih lanjut.
  3. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan.

  4. Dengan adanya kebijakan WhistleBlower, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan atas pelanggaran Code of Conduct dilakukan sebagai berikut :

  1. Pelanggaran atau potensi pelanggaran yang menjadi cakupan pelaporan antara lain:
    • Pelanggaran Kode Etik, termasuk, Benturan Kepentingan, Kepatuhan dan Etika, Gratifikasi perilaku yang tidak etis serta pelecehan.
    • FraudInternal;
    • Fraud Eksternal.
  2. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan WIKA Beton wajib

    melaporkan pelanggaran tersebut melalui Kotak Pengaduan/ Whistle Blowing

    System, kepada Atasan Langsung dan Kepala SPI.

  3. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

  4. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan penjelasan jenis pelanggaran, kronologis kejadian, waktu dan tempat kejadian dan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

  5. Penerima laporan wajib untuk segera:

    • Mengevaluasi dan menentukan apakah laporan dapat di proses lebih lanjut atau tidak dengan berpedoman pada asas praduga tidak bersalah;

    • Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran atau potensi pelanggaran atau potensi pelanggaran yang dilaporkan atau melakukan ekskalasi kepada pihak atau unit kerja yang tepat.

Perlindungan Bagi Whistle blower

  1. Perseroan berkomitmen akan memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran dengan memberikan aspek keamanan dan kenyamanan yang diperlukan.

  2. Perseroan juga memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan keluarganya terhadap tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan. Perlindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik.

  3. Perseroan akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses serta Tindaklanjutnya Sepanjang 2016, tidak terdapat pengaduan yang terkait dengan unit kerja perusahaan.